Belajar dari China 01

Sistem Kacau karena Ambisi Ekonomi
China, Jumat, 13 Juli 2007

Beijing, Kamis - Ambisi China untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi telah menghancurkan sistem yang berjalan di negara itu. Keruwetan peraturan, yang sering kali tumpang tindih dan bertentangan, membingungkan pejabat dan pengusaha.

Perubahan fundamental
Pemerintah China, Selasa, menghukum mati Zheng Xiaoyu, mantan Kepala Pengawas Obat dan Makanan Negara, karena terbukti menerima suap dan korupsi. Selama Xiaoyu memegang jabatan itu, banyak orang China yang meninggal akibat memakan obat dan makanan yang buruk.

Pemerintah China kemudian memperketat peraturan pendaftaran obat karena mengetahui ada celah dalam peraturan itu. Namun, para pengamat menilai, yang diperlukan adalah perubahan fundamental.

Pengamat menilai unsur sistemik yang melingkupi kasus itu justru diabaikan.

Steven Xu, Direktur Jasa Penasihat Unit Intelijen Ekonomi:
Pejabat lokal diberi penghargaan atau hukuman demi cepatnya pertumbuhan ekonomi

Selama 20 tahun terakhir, satu-satunya fokus Pemerintah China, yaitu pertumbuhan ekonomi, memang menjadikan China sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dan kekuatan ekonomi keempat terbesar di dunia. Namun, fokus tunggal itu juga yang telah menciptakan generasi birokrat yang lebih tertarik pada pertumbuhan daripada keselamatan.

Eliot Cutler, mitra firma hukum Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP (Beijing):

1. China memiliki pemerintah pusat yang terlalu kecil dan terlalu lemah,"
2. Inti persoalan sebenarnya adalah ketidakmampuan Beijing untuk mengontrol pejabat lokal dan provinsi berjalan seiring. Mereka (pemerintah pusat) harus meningkatkan jangkauan peraturan dan pemerintahan hingga ke provinsi
3. Persoalan sudah terbentang, dari polusi industri yang tidak terawasi, baterai telepon seluler yang bisa meledak, hingga toko dinamit yang berada di tengah permukiman penduduk.
4. Hukuman bagi segelintir pejabat tidak akan berpengaruh apa-apa. Harus ada reformasi institusi yang signifikan dalam cara Pemerintah China merespons dan bereaksi tentang sesuatu.
5. Kesalahan memang bisa ditimpakan kepada pedagang dan pejabat yang rakus atas peredaran pasta gigi yang tercemar, mainan yang berbahaya, dan label bahan makanan yang salah ke pasar. Akan tetapi, kencederungan pemerintah pusat untuk mengatur secara berlebihan bisa menyebabkan pelaku bisnis garuk-garuk kepala.
6. Peraturan yang tidak konsisten dan tidak stabil yang diberlakukan di seluruh negara telah membuka jalan bagi pejabat yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri kesempatan.

Kent Kedl, Kepala Technomic Asia wilayah Shanghai:

1. Akibat inkonsistensi peraturan, banyak produk yang diganti, metode produksi yang buruk, kondisi gudang yang tidak memadai, dan akibat lainnya
2. Sebenarnya, pembeli asing juga harus bertanggung jawab dalam memeriksa dan mengawasi mata rantai distribusi. Ini memang tidak murah, tetapi perusahaan harus menyadari bahwa hal itu adalah biaya yang harus ditanggung saat menjalankan bisnis dengan China. (reuters/fro)

Beberapa pengamat menilai, China sudah mulai mengurangi dampak kemanusiaan akibat ambisi pertumbuhan ekonomi tinggi. Namun, pihak-pihak yang telah rela membeli produk-produk pakaian, makanan, dan peralatan rumah tangga milik China yang murah harganya harus menanggung akibatnya.

Komentar:
Apakah pertumbuhan ekonomi China akan "sustainable" dalam jangka panjang ?

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0707/13/ln/3681212.htm

BMW Dipenuhi Gubuk Liar

Pemukim Terus Berdatangan
Kamis, 12 Juli 2007

Jakarta, Kompas - Taman Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa atau BMW di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, saat ini dipenuhi gubuk liar. Pada masa Gubernur Wiyogo Atmodarminto (1987-1992) taman seluas 26,5 hektar itu diresmikan sebagai taman yang terindah dan terbesar di Jakarta.

Pada Rabu (11/7) siang, belasan orang masih terus membangun gubuk di tengah areal yang masih ditumbuhi rumput itu. Seng dan asbes bekas digunakan sebagai atap, sedangkan tripleks dan papan bekas dijadikan sebagai dinding. Sebagian ditempeli dengan potongan kardus.

Taman itu terletak di dua kelurahan, yakni Sunter Agung dan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok. Namun, warga yang mengokupasi taman, hingga membangun pondok hunian, umumnya warga pendatang. Mereka bekerja sebagai pemulung, buruh, sopir, kernet, serta pekerja serabutan.

Pada awal Mei 2007, gubuk-gubuk liar masih jarang. Memasuki bulan Juli 2007, gubuk-gubuk baru yang dibangun para pemukim liar semakin tidak terkendali. Ada yang mengambil bagian tepi, tetapi puluhan lainnya menyerbu ke tengah taman sehingga tidak terlihat lagi tegakan pohon. Taman BMW kehilangan rupanya sebagai taman dan hutan kota.

sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0707/12/metro/3679166.htm

Tunjangan Khusus Guru Dihentikan

Sokongan Dapat Kembali Bergulir Jika Ada Perda
Kamis, 12 Juli 2007

Makassar, Kompas - Para guru, dokter, dan paramedis pada daerah terpencil di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, resah menyusul keputusan pemerintah kabupaten itu untuk menghentikan tunjangan khusus daerah terpencil. Semula, tunjangan yang diberikan sebesar Rp 500.000. PemKab Luwu Utara (Lutra) terpaksa menghentikan tunjangan tersebut berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan VII Makassar. BPK meminta agar tunjangan dihentikan dengan alasan melanggar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengolahan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Petunjuk Penyusunan RAPBD.

Keresahan para guru, dokter, dan paramedis di daerah itu sudah mengarah pada ancaman mogok kerja jika kebijakan atas bantuan dana itu tidak ditinjau ulang.

Di desa terpencil seperti Seko dan Rampi, ongkos ojek dari Masamba, ibu kota Lutra, saja bisa mencapai Rp 750.000. Alternatif transportasi lain adalah pesawat terbang yang jelas lebih mahal. Jumlah guru yang ditempatkan di daerah terpencil Lutra 161 orang dan dokter 39 orang. Ini belum termasuk tenaga paramedis.

Apalah artinya tunjangan Rp 500.000 per bulan dibandingkan jasa mereka yang telah mencerdaskan bangsa sampai ke daerah terpencil. Seharusnya ditambah, bukan malah diminta dihentikan.

Penghentian tunjangan dikhawatirkan akan menurunkan semangat kerja para dokter dan paramedis. Kesejahteraan para dokter—seperti halnya guru—sangat perlu diperhatikan. Bila tidak, para dokter akan pindah ke daerah lain, mencari kehidupan yang lebih baik dan menjanjikan.

catatan:
Khusus untuk guru yang ditempatkan di pegunungan dan desa-desa terpencil lainnya, Pemkab Lutra memberi tunjangan khusus Rp 500.000 per bulan. Dana diambil dari APBD dan disepakati oleh DPRD Lutra.

sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0707/12/daerah/3679297.htm

Mencegah atau memperbaiki ?

Memelihara bukan hanya berarti memperbaiki yang rusak atau celaka, tapi juga mencegah kemungkinan terjadinya kerusakan atau kecelakaan, dengan cara memeriksa dan memperbaiki:

• kesiapan infrastruktur (seperti rel kereta),
• kesiapan sarana (keretanya sendiri), serta
• kesiapan SDM (pengemudi).

Dedikasi mereka, para pemelihara, sering tidak terlihat. Padahal peran mereka sangat signifikan. Seperti contohnya, kereta subway yang nyaman di Chicago, memerlukan pemeliharaan, di antaranya memeriksa jalur kereta yang dilakukan dengan berjalan kaki di sepanjang rel kereta yang ada. Nampak dua Walking Workers, sedang memeriksa rel kereta dengan cermat, demi kenyamanan dan keamanan penumpang kereta.

referensi:
http://www.worldofstock.com/closeups/TRT1604.php

KKN Rusak Sistem Transportasi

Aparat Perhubungan Juga Perlu Diaudit
Kamis, 12 Juli 2007

Jakarta, Kompas - Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang melibatkan regulator dan operator angkutan umum menyebabkan rusaknya sistem transportasi yang berujung pada banyaknya kecelakaan maut.

Tulus Abadi, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia:

1. Operator angkutan umum sendiri tidak memiliki paradigma bahwa penyelenggaraan transportasi untuk kepentingan konsumen,
2. Pengusaha angkutan hanya mementingkan perolehan keuntungan meski mereka sendiri dieksploitasi oleh regulator,
3. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang melibatkan regulator dengan operator, di antaranya dalam pengujian kelaikan kendaraan, pemberian izin trayek angkutan umum, dan pengawasan pelaksanaan transportasi di lapangan, yang berupa pungutan liar.
4. Tempat pengujian kelaikan kendaraan merupakan ladang yang paling berpotensi terjadinya KKN. Banyak kendaraan yang diloloskan dengan surat keterangan lulus uji. Padahal, kondisi kendaraan yang sudah dinyatakan lolos uji masih banyak yang belum laik.
5. Survei YLKI di 10 kota, (Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, dan Palembang), hasilnya 70 persen tidak ada rekomendasi yang signifikan terhadap kendaraan yang diuji.
6. Di sekitar tempat pengujian kelaikan kendaraan ada pihak yang menawarkan jasa sewa ban kendaraan. Ban itu disewa sebelum kendaraannya diuji, setelah selesai, ban itu dikembalikan.
7. Praktik KKN juga terjadi dalam pemberian izin trayek kendaraan angkutan umum. "Apalagi izin trayek sudah bisa diperjualbelikan. Di beberapa daerah, izin trayek didapatkan ketika membeli mobil angkutan di tempat penjualan mobil.

Dengan terbukanya potensi ruang praktik KKN, aparat perhubungan sebaiknya juga diaudit.

Rencana pemerintah untuk melibatkan pihak swasta sebagai pihak penguji kelayakan kendaraan, dinilai, upaya itu cukup baik. Dengan swastanisasi, bisa memutus rantai KKN antara operator dan regulator.

Peluangnya sangat terbuka

Menteri Perhubungan Jusman Safeii Djamal:

1. Peluang praktik KKN memang sangat terbuka. Meski demikian, pihaknya sudah mengingatkan bahwa akan ada sanksi yang tegas bagi aparat perhubungan yang tertangkap basah.
2. Pokoknya sudah tidak ada toleransi lagi. Pengujian kir dilakukan dengan semua persyaratan yang telah ditetapkan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Iskandar Abubakar:

1. Tentang perizinan trayek, pemerintah sedang mematangkan rencana perubahan sistem pemberian izin trayek.
2. Ke depan, pemberian izin trayek ditentukan berdasarkan level kelaikan dan kenyamanan pelayanan kepada penumpang. "Prosesnya melalui tender terbuka sehingga pemenangnya akan ditentukan dari pemenuhan standar kelaikan dan kenyamanan penumpang. Tentu saja, tarif juga akan diperhitungkan.
3. Dalam kasus kecelakaan yang melibatkan bus angkutan umum, kecelakaan disebabkan banyak faktor.
   • faktor manusia, ini bisa dipengaruhi dari keterampilannya, pengalaman, waktu kerja, istirahat, dan masalah psikologis.
   • faktor kendaraan bisa dipengaruhi perawatan dan kelaikan.
   • faktor infrastruktur dipengaruhi geometrik jalan dan kekuatan pagar menerima benturan.

Pencegahan kecelakaan merupakan tanggung jawab bersama antara dinas perhubungan, kepolisian dan dinas pekerjaan umum. Semua pihak bisa bekerja bersama dan berkoordinasi dalam Dewan Keselamatan Jalan.

sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0707/12/ekonomi/3679385.htm

Lampu Stadion Senayan

Memalukan, Lampu Padam Saat Korsel Versus Arab Saudi
Piala Asia, Kamis, 12 Juli 2007

Jakarta, Kompas - Penyelenggaraan Piala Asia 2007 di Jakarta kembali ternoda oleh matinya lampu stadion utama Gelora Bung Karno. Insiden ini memalukan Indonesia, satu dari empat tuan rumah Piala Asia 2007, karena terjadi di pengujung pertandingan Korea Selatan versus Arab Saudi.

Sehari sebelumnya, jelang Indonesia lawan Bahrain, terjadi kekacauan penanganan tiket yang memicu amukan penonton.

sumber:
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0707/12/utama/3679270.htm

Sustainabilitas dalam Bernegara

Premise :
Estafet resources antara penguasa dengan penggantinya kurang mulus

1. Ketika Bung Karno diganti Pak Harto, negara dalam keadaan bangkrut. Kata Pak Emil Salim, separo duit rupiah dibawa lari orang-orang Orde Lama yang lari ke luar negeri. Lalu satu rupiah menggantikan 1000 rupiah.

Orde Baru mulai berhutang ke luar negeri. Karena memperoleh dukungan di awal memerintah, Orde Baru menjadi lebih berani lagi.... berhutang.

2. Belum begitu jelas, bagaimana estafet antara pejabat satu yang digantikan pejabat berikutnya. Pernah tertulis di koran, ketika itu, Daud Yusuf, tokoh NKK/BKK, tidak menyangka akan diganti, ketika pergantian Pelita. Begitu pasti diganti, beliau buru-buru menuliskan laporan, untuk dokumen serah terima jabatan. Sumarlin pun melakukan hal yang mirip.

• Bagaimana pergantian pejabat di era sekarang ? Adakah laporan lengkap dan rinci untuk memperlancar estafet suatu jabatan ?
• Bagaimana pergantian pejabat pada peralihan kekuasaan dari Pak Harto ke Pak Habibie ?
• Bagaimana pergantian pejabat pada peralihan kekuasaan dari Pak Habibie ke Gus Dur ?
• Bagaimana pergantian pejabat pada peralihan kekuasaan dari Gus Dur ke Bu Mega ?
• Bagaimana pergantian pejabat pada peralihan kekuasaan dari Bu Mega ke Pak SBY ?

Ada yang bikin penasaran. Kenapa setiap peralihan yang tak mulus, BBM lalu naik dan rakyat dikorbankan.

3. Apakah setiap rejim pemerintahan baru harus cari sendiri dana untuk memerintah ? Kenapa ada banyak rekening yang tidak dilaporkan ke MenKeu ? Kenapa Bu Mega bilang bahwa birokrasi seperti keranjang sampah ? Dan kebetulan selama dua tahun awal pemerintahan SBY, Indonesia banyak dilanda benc ana alam dan bencana warisan dari kebijakan rejim sebelumnya,

Apakah ketika terjadi pergantian kekuasaan semua dana negara dialihkan kepada pemerintah baru ? Apakah semua sumberdaya lainnya yang dimiliki negara juga di-estafet-kan dengan mulus ?

Mudah-mudahan ini hanya prasangka salah seorang rakyat kecil saja.

Namun, bila itu benar terjadi, Indonesia selamanya akan jalan di tempat. Visi 2030 tinggal sekedar tumpukan kertas saja.

Referensi:
1. Presiden minta Menteri Keuangan menertibkan rekening liar.
http://www.kompas.co.id/ver1/Ekonomi/0706/15/132126.htm

2. Pesawat Airfast diusir Prancis
Larangan terbang
Harian Media Indonesia Cetak, Sabtu 7 Juli, 2007, hal 1, pojok kanan bawah.

3. Ide Membangun Ekonomi Kreatif
EDITORIAL, Minggu, 08 Juli 2007
http://www.media-indonesia.com/editorial.asp?id=2007070721543006

4. Depkeu Jadi Percontohan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Belum Yakin Korupsi Akan Langsung Berhenti, Senin, 09 Juli 2007
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0707/09/utama/3674346.htm